PIDIE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan kapasitas fiskal daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis (30/7/2026) itu diikuti Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Drs. Samsul Azhar, Kepala Bappeda Pidie Edy Saputra, S.IP., M.M., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Teuku Hendra Hidayat Yoga, S.STP., M.Ec.Dev.
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, Ketua APKASI, Ketua APPSI, Ketua APEKSI, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, tiga isu utama menjadi fokus pembahasan, yakni evaluasi kebijakan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyempurnaan sistem Dana Bagi Hasil (DBH), serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komisi II DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem remunerasi kepala daerah agar lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan beban kerja, capaian kinerja, kondisi daerah, serta kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Selain itu, Komisi II juga meminta pemerintah mengevaluasi formula dan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah penghasil sumber daya alam, daerah perbatasan, kepulauan, daerah tertinggal, hingga daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
Dalam kesimpulan rapat, pemerintah pusat juga didorong untuk segera menuntaskan penyaluran kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2026 guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya optimalisasi pemanfaatan aset daerah, digitalisasi sistem pendapatan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan sektor unggulan, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif.
Bagi Pemkab Pidie, keikutsertaan dalam forum nasional tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memperjuangkan kepentingan daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan.
Kehadiran Wakil Bupati Pidie bersama jajaran terkait juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti perkembangan kebijakan nasional agar setiap kebijakan fiskal yang diterapkan mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
