Sigli – Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Pidie resmi mulai bekerja. Rapat perdana tim digelar di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Kamis (13/8/2026).
Ketua Satgas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Pidie, Dr. Drs. H. Nadhar Putra, M.Si., yang juga menjabat Asisten I Setdakab Pidie, mengatakan pembentukan tim tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Pidie dapat berjalan sesuai persyaratan pemerintah pusat.
Satgas dibentuk berdasarkan SK Bupati Pidie Nomor 420/578/KEP.16/2026 tertanggal 10 Agustus 2026. Tim memiliki tugas utama melakukan kajian kelayakan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari penyusunan kurikulum, penyiapan guru dan tenaga kependidikan, hingga calon siswa tingkat SD, SMP dan SMA.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem serta keluarga miskin Desil 1 hingga 4. Sekolah tersebut dirancang dengan pola boarding school, dengan sarana dan prasarana yang akan dibangun secara lengkap oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Belajar dari Kegagalan Tahun Lalu
Nadhar menegaskan, pembentukan Satgas dilakukan dengan evaluasi terhadap pengalaman tahun sebelumnya. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Pidie sebelumnya gagal direalisasikan karena lahan yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan kementerian.
“Pembentukan Tim Satgas ini dimaksudkan untuk tidak mengulangi kesalahan di tahun lalu hingga pembangunan SR gagal dibangun di Pidie, di mana lahan yang diusulkan ternyata tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak kementerian,” ujar Nadhar.
Karena itu, pihaknya memastikan proses kajian lahan kali ini dilakukan secara lebih hati-hati. Setiap persyaratan akan dipelajari dan dikonsultasikan dengan kementerian terkait sebelum lokasi ditetapkan.
“Dalam hal menyusun studi kelayakan akan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak kementerian, baik Kemensos maupun KemenPU, sehingga lahan yang direkomendasikan oleh Tim Satgas benar-benar memenuhi syarat,” tegasnya.
Bidik Lahan 8 Hektare di Muara Tiga
Dalam rapat perdana tersebut, Satgas turut membahas calon lokasi Sekolah Rakyat di sekitar Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, dengan luas sekitar 8 hektare.
Namun, lahan tersebut belum langsung ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Tim akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan status serta kondisi lahan benar-benar clear and clean.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, Satgas akan segera menyusun studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari dokumen yang diperlukan untuk mengajukan revisi usulan lahan kepada Kemensos dan KemenPU.
Kejar APBK-P 2026, Pembangunan Ditargetkan 2027
Satgas berharap penyusunan studi kelayakan dapat segera dimulai sehingga proses pengadaan tanah dapat diupayakan melalui APBK Perubahan Tahun Anggaran 2026.
“Jika ini berjalan lancar, kita akan segera dapat mengirimkan usulan lahan dan di tahun 2027 pembangunan SR di Kabupaten Pidie akan segera dapat dimulai oleh KemenPU,” tutup Nadhar Putra.
Dengan pengalaman kegagalan sebelumnya sebagai bahan evaluasi, Satgas kini dituntut memastikan seluruh proses, terutama aspek legalitas dan kelayakan lahan, tidak kembali menjadi hambatan bagi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pidie.
