PIDIE – Tragedi berdarah di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026, memicu desakan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Pidie.
Muharramsyah menilai, tragedi yang menewaskan warga tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan bentrokan di lapangan, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi konflik sosial.
Menurut Muharramsyah, ketegangan bermula sejak 14 Oktober 2026 di Gampong Sagoe, Kecamatan Muara Tiga, terkait penurunan paksa bendera Bulan Bintang dalam rangkaian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Situasi kemudian berkembang dan memicu ketegangan di sejumlah gampong hingga berujung bentrokan berdarah di Kecamatan Tiro. Senin (9/11/2026).
Ia mempertanyakan ke mana fungsi kewaspadaan dini FKDM Pidie selama hampir tiga minggu ketika situasi sosial masyarakat terus memanas.
“Seharusnya FKDM mampu membaca tanda-tanda awal konflik, mengumpulkan informasi dari tingkat gampong, serta menyampaikan langkah antisipasi kepada pemerintah daerah. Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk mendeteksi potensi konflik justru tidak terlihat perannya ketika masyarakat membutuhkan kehadiran negara,” tegas.
Ia menilai, FKDM Pidie yang berada di bawah pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) seharusnya mengambil peran aktif dalam membangun komunikasi dan membuka ruang dialog dengan melibatkan tokoh adat, ulama, tokoh masyarakat, serta perangkat gampong.
Menurutnya, pendekatan persuasif dan mediasi sosial semestinya dikedepankan sebelum ketegangan berkembang menjadi konflik terbuka. Ia menduga lemahnya langkah pencegahan dan koordinasi turut memperburuk situasi hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa.
Atas kondisi tersebut, Muharramsyah secara tegas meminta Bupati Pidie dan Kepala Badan Kesbangpol Pidie segera mengevaluasi sekaligus mencopot Ketua FKDM Kabupaten Pidie dari jabatannya.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini menyangkut tanggung jawab publik. Ketika potensi konflik berkembang selama berminggu-minggu hingga menimbulkan korban jiwa, maka kinerja lembaga yang bertugas melakukan deteksi dini harus dipertanyakan. Bupati harus berani mengambil langkah tegas,” ujarnya.
Selain pergantian kepemimpinan, ia juga mendesak perombakan struktur internal FKDM Pidie dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki kemampuan analisis konflik, memahami karakter sosial dan budaya masyarakat Aceh, serta mempunyai rekam jejak netral dan mampu membangun kepercayaan publik.
Ia juga mendukung pengusutan hukum secara menyeluruh, transparan dan independen terhadap penggunaan peluru tajam oleh aparat TNI dalam insiden tersebut yang diduga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal semata. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Ia mengingatkan bahwa perdamaian Aceh yang lahir melalui MoU Helsinki merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, setiap potensi konflik harus ditangani dengan pendekatan yang mengedepankan dialog, kearifan lokal, penghormatan terhadap hak masyarakat dan perlindungan terhadap warga sipil.
“Jangan sampai kelalaian dalam membaca situasi sosial kembali dibayar dengan nyawa rakyat. Pemerintah harus hadir sebelum konflik pecah, bukan baru sibuk mengambil langkah setelah korban berjatuhan,” tutup Muharramsyah.
Ia berharap tragedi Pulo Keunari menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem deteksi dini konflik di Kabupaten Pidie, sekaligus memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
