Banda Aceh – Insiden penembakan yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Aceh, hingga merenggut korban jiwa dan menyebabkan sejumlah warga mengalami luka-luka, menuai keprihatinan serius dari berbagai kalangan.
Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) Provinsi Aceh, Muhammad Nauval, secara tegas meminta agar peristiwa berdarah tersebut tidak berlalu begitu saja tanpa pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban hukum yang jelas.
Menurut Nauval, jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Tidak boleh ada pembiaran, pengaburan fakta, ataupun proses penanganan yang hanya berhenti pada pemeriksaan formalitas.
“Keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan terhadap rakyat. Kami mendesak agar insiden ini diusut secara menyeluruh, transparan, independen, dan berkeadilan. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Muhammad Nauval.
Pengusutan kasus tersebut harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan penting, mulai dari kronologi kejadian, penyebab terjadinya penembakan, hingga pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut.
Ia juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan untuk melakukan pemantauan dan memastikan proses penanganan kasus berjalan secara objektif. Keterlibatan lembaga independen dinilai penting agar pengungkapan fakta dapat dipercaya publik dan memberikan kepastian bagi keluarga korban.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa persoalan simbol dan identitas Aceh, termasuk Bendera Aceh, tidak semestinya diselesaikan melalui tindakan represif. Persoalan tersebut harus ditempatkan dalam ruang dialog, musyawarah, serta penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, perdamaian Aceh merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak boleh dipertaruhkan akibat pendekatan yang berpotensi menimbulkan korban di tengah masyarakat.
“Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi justru berujung pada jatuhnya korban jiwa. Aceh sudah memiliki pengalaman panjang tentang konflik. Jangan biarkan luka lama kembali terbuka akibat tindakan yang tidak mengedepankan kemanusiaan,” ujarnya.
Nauval turut mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, lembaga legislatif, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Ia meminta semua pihak membuka ruang komunikasi dan mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Sebagai organisasi kepemudaan, DPD TMP Aceh juga mengajak generasi muda untuk tetap menjaga stabilitas daerah, tidak terprovokasi, serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan keadilan melalui jalur damai dan konstitusional.
Namun, menjaga kondusivitas daerah, menurut Nauval, tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan tuntutan keadilan. Perdamaian dan penegakan hukum harus berjalan beriringan.
“Jangan hanya meminta masyarakat menjaga keamanan, tetapi persoalan yang menimpa masyarakat juga harus diselesaikan secara serius. Keadilan harus ditegakkan, hak asasi manusia harus dihormati, dan keluarga korban berhak mendapatkan kepastian hukum,” tutup Muhammad Nauval.
DPD TMP Aceh berharap pengusutan insiden Tiro menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil, menjaga perdamaian Aceh, serta memastikan tidak ada lagi nyawa rakyat yang menjadi korban dalam peristiwa serupa.
