BANDA ACEH – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie bergerak menyuarakan sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Mereka melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), guna menyampaikan perkembangan situasi di Kabupaten Pidie,
Khususnya polemik bendera dan insiden penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro. Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting bagi para wakil rakyat Pidie untuk membawa persoalan daerah ke tingkat provinsi, sekaligus meminta perhatian serius dari pimpinan legislatif Aceh terhadap berbagai persoalan yang belakangan berkembang di tengah masyarakat.
Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah polemik terkait bendera serta peristiwa penembakan di Gampong Pulo Keunari. Kedua persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Tidak hanya berhenti pada konsultasi dengan Ketua DPRA, rombongan anggota DPRK Pidie juga melanjutkan silaturahmi dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, di Kantor Gubernur Aceh.
Dalam pertemuan itu, mereka turut menyampaikan kondisi terkini Kabupaten Pidie, termasuk perkembangan polemik bendera dan insiden penembakan di Kecamatan Tiro.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong Pemerintah Aceh agar tidak mengabaikan persoalan yang berkembang di daerah, terutama menyangkut keamanan masyarakat, penegakan hukum, serta stabilitas sosial.
Anggota DPRK Pidie berharap Pemerintah Aceh bersama seluruh unsur terkait dapat mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing. Khusus terkait insiden penembakan di Pulo Keunari, penanganannya diharapkan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui komunikasi antar lembaga, tetapi harus diikuti langkah nyata yang mampu menjawab keresahan masyarakat.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, dialog, keterbukaan, dan koordinasi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci untuk menjaga situasi Aceh tetap kondusif, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Pidie mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
