Papua,Honiara, 5 Juli 2025 – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale, menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengedepankan dialog dalam penyelesaian konflik di Papua Barat. Ia juga meminta agar upaya yang dilakukan memprioritaskan perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, serta keselamatan warga sipil.
Dalam pernyataannya, Wale mengatakan Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah menuju demiliterisasi serta membangun proses dialog yang inklusif dan dapat dipercaya guna mengatasi konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, situasi hak asasi manusia dan aspirasi masyarakat Papua Barat, termasuk tuntutan sebagian pihak mengenai penentuan nasib sendiri melalui cara damai, perlu dibahas melalui proses politik yang kredibel.
“Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog, saling menghormati, dan komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia,” ujar Wale.
Wale juga menyampaikan keprihatinan atas laporan meningkatnya kekerasan di Papua Barat. Ia mengutuk pembunuhan terhadap warga sipil maupun insiden yang menewaskan seorang pilot asal Amerika Serikat, serta menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama. Ia mengimbau semua pihak agar menahan diri demi mencegah eskalasi konflik.
Selain itu, Wale menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya kehadiran personel militer Indonesia di Papua Barat. Menurutnya, pendekatan yang lebih mengedepankan aspek militer berpotensi memperdalam konflik daripada menyelesaikannya.
Pemerintah Kepulauan Solomon dalam pernyataan tersebut kembali menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian konflik secara damai, stabilitas kawasan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di Papua Barat.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dan tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah juga menyatakan bahwa operasi keamanan yang dilakukan bertujuan untuk menghadapi kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB), menjaga keamanan, serta melindungi masyarakat sipil.
Konflik di Papua telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan aparat keamanan Indonesia serta kelompok bersenjata yang menginginkan kemerdekaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, bentrokan masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, pengungsian warga, serta berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai pihak.
(Maleaki)
