NAMLEA – Desakan mahasiswa agar pembangunan Jalan Batabual, Kabupaten Buru, segera direalisasikan mendapat respons dari anggota DPRD Kabupaten Buru Fraksi Gerindra, Muhammad Rustam Fadly Tukuboya. Ia mengungkapkan, rencana pembangunan ruas jalan tersebut kini mulai memasuki tahapan administrasi dan persiapan pelelangan, dengan target pekerjaan fisik dimulai pada 2027.
Desakan itu mencuat dalam aksi demonstrasi yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Kecamatan Batabual (PEMKAB) di depan gerbang Universitas Iqra Buru (UNIQBU), Senin (9/11/2026). Aksi berlangsung bertepatan dengan kedatangan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam agenda wisuda mahasiswa di kampus tersebut.
Dalam aksinya, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Maluku tidak lagi menunda pembangunan infrastruktur jalan Batabual. Mereka menilai akses jalan tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini menantikan perhatian serius pemerintah.
Sayangnya, tuntutan mahasiswa belum mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Maluku karena saat aksi berlangsung, gubernur tengah mengikuti rangkaian kegiatan wisuda di dalam kampus.
Menanggapi demonstrasi tersebut, Tukuboya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak demokratis setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah juga didasarkan pada informasi yang utuh mengenai perkembangan program pembangunan.
Menurut Tukuboya, anggapan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak memberikan perhatian terhadap pembangunan Jalan Batabual perlu dilihat secara objektif. Sebab, kata dia, sejumlah tahapan persiapan proyek telah mulai berjalan di tingkat dinas teknis.
“Perlu diketahui, pemerintahan Gubernur Maluku baru berjalan sekitar dua tahun, tetapi sudah ada progres penanganan Jalan Batabual. Saat ini, dinas teknis sedang melaksanakan tahapan administrasi dan persiapan proses pelelangan pembangunan jalan tersebut,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, upaya merealisasikan pembangunan Jalan Batabual tidak terlepas dari tantangan keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi secara nasional. Meski demikian, pemerintah provinsi disebut terus mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Salah satu langkah yang ditempuh, lanjutnya, melalui skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Walaupun nilai pembiayaan yang terealisasi tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan awal, upaya tersebut dinilai menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan di Batabual.
“Di tengah efisiensi anggaran, gubernur terus melakukan terobosan agar pembangunan Jalan Batabual tetap berjalan dan tidak terhenti. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Buru yang membidangi infrastruktur, Tukuboya mengaku mengikuti perkembangan rencana tersebut melalui komunikasi dan koordinasi langsung dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Ia mengungkapkan, sekitar dua pekan lalu Komisi III DPRD Kabupaten Buru telah melakukan audiensi dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku guna meminta penjelasan teknis terkait rencana pembangunan Jalan Batabual.
Bahkan, pada Oktober 2026, Komisi III DPRD Kabupaten Buru juga telah menyampaikan desakan agar pemerintah provinsi segera merealisasikan pembangunan ruas jalan yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat tersebut.
Tidak hanya melalui pertemuan resmi, Tukuboya mengaku telah berkomunikasi langsung melalui telepon dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku. Dari komunikasi itu, diperoleh informasi bahwa tahapan administrasi proyek dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026, sedangkan proses pelelangan direncanakan pada awal Januari 2027.
Terkait sumber pembiayaan, ia menjelaskan pembangunan ruas Kayeli–Batabual direncanakan menggunakan skema pinjaman PT SMI. Sementara ruas Mako–Kayeli direncanakan dibiayai melalui program Instruksi Presiden (Inpres).
“Targetnya, proses administrasi dan pelelangan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga pada 2027 pekerjaan fisik pembangunan Jalan Batabual bisa mulai dilaksanakan,” ujarnya.
Tukuboya berharap seluruh tahapan yang telah direncanakan tidak kembali mengalami hambatan, sehingga masyarakat Batabual tidak terus-menerus menunggu kepastian pembangunan akses jalan yang menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas warga.
Dengan demikian, tuntutan mahasiswa dan penjelasan DPRD diharapkan menjadi dorongan bersama agar rencana pembangunan tersebut benar-benar berujung pada pekerjaan fisik, bukan sekadar janji dan perencanaan. (DR)
