LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe melakukan penyesuaian terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 menyusul penetapan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) terbaru dari pemerintah pusat.
Hasil penyesuaian tersebut menempatkan postur APBK Murni Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2027 pada angka Rp745,2 miliar.
Penyesuaian ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan arah belanja dan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe pada 2027.
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), menjelaskan bahwa rancangan KUA-PPAS 2027 sebelumnya telah disampaikan kepada DPRK pada 9 Juli 2026. Rabu (11/11/2026).
Namun, setelah pemerintah pusat menetapkan rincian alokasi TKD terbaru, TAPK kembali melakukan penyesuaian terhadap rancangan anggaran tersebut.
Informasi penyesuaian itu juga telah disampaikan kepada pimpinan DPRK Kota Lhokseumawe melalui surat Sekda Nomor 900.1.12.1/14 tertanggal 30 Oktober 2026 tentang Penyesuaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Haris menegaskan, penyesuaian tersebut diperlukan agar perencanaan pendapatan dan belanja daerah tidak bertentangan dengan besaran alokasi TKD yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Penyesuaian ini merupakan langkah yang perlu dilakukan agar postur pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027 yang telah diterima,” ujar Haris.
Menurutnya, penyampaian informasi kepada pimpinan DPRK merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi serta membangun kesamaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran.
Selanjutnya, dokumen hasil penyesuaian KUA-PPAS tersebut akan menjadi acuan bersama Badan Anggaran DPRK dan TAPK dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan anggaran tahun 2027.
Dengan postur APBK sebesar Rp745,2 miliar, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah mengatur setiap alokasi anggaran agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBK 2027.
Pemko Lhokseumawe bersama DPRK diharapkan dapat memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan, tertib dan akuntabel, sehingga anggaran daerah tidak hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.
