PIDIE – Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mengusut secara menyeluruh insiden kekerasan yang terjadi di Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Pengungkapan peristiwa tersebut harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa tebang pilih. Seluruh fakta, mulai dari kronologi kejadian, penyebab bentrokan, penanganan korban hingga pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, harus diungkap secara terang.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Sarjani saat menerima koordinasi Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, bersama jajaran di Pendopo Bupati Pidie, Minggu (8/11/2026).
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, S.H., CPM, menjelaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang sedang dilakukan Komnas HAM terkait insiden di Pulo Keunari.
Menurutnya, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperoleh informasi secara utuh, termasuk kronologi peristiwa, kondisi korban, serta perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat pascakejadian.
Bupati Sarjani berharap proses pemantauan tersebut tidak berhenti sebatas pengumpulan keterangan, tetapi mampu menghasilkan pengungkapan fakta yang jelas sehingga tidak menimbulkan tanda tanya dan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Semua pihak perlu mendukung proses pemantauan Komnas HAM. Keterangan dan informasi yang disampaikan harus terbuka agar penanganan peristiwa ini berjalan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” jelas.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Pulo Keunari. Karena itu, pengungkapan latar belakang kejadian, kronologi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Ia yang juga mantan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh itu menjelaskan, koordinasi Komnas HAM dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya, Komnas HAM melalui surat koordinasi telah meminta kesediaan Bupati Pidie untuk memberikan keterangan terkait penanganan bentrokan di Desa Pulo Keunari serta perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga negara dalam memastikan persoalan yang terjadi ditangani secara terbuka dan akuntabel.
Bupati Sarjani berharap seluruh fakta dapat terungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain pemulihan situasi keamanan, hak-hak korban juga harus menjadi perhatian agar penyelesaian insiden Pulo Keunari benar-benar memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Kini, masyarakat menantikan hasil pemantauan Komnas HAM serta langkah konkret dari pihak-pihak terkait agar insiden Pulo Keunari tidak menyisakan ketidakjelasan dan persoalan hukum di kemudian hari.
