Sigli,1-pena-com: Pemerintah Kabupaten Pidie terus memperkuat koordinasi dan monitoring guna mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR Kabupaten Pidie yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Pidie, Kamis (3/9/2026).
Rapat dibuka Asisten II Setdakab Pidie, Apriadi, S.Sos., dan turut dihadiri Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., perwakilan Tim Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh, serta sejumlah SKPK terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
Dalam rapat tersebut, berbagai perkembangan penanganan pascabencana menjadi perhatian, mulai dari sektor infrastruktur, pertanian, perumahan hingga kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Asisten II Setdakab Pidie menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi secara intensif antara seluruh pihak terkait. Menurutnya, berbagai program yang telah direncanakan harus segera direalisasikan sehingga proses pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Dr. Imran menyampaikan bahwa sinkronisasi program dengan kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PRR berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia menjelaskan, sinkronisasi RDRP telah dilaksanakan pada 22 Juli 2026. Saat ini, sebanyak tujuh kementerian/lembaga telah memegang DIPA untuk mendukung pelaksanaan program PRR tahun 2026.
Penanganan Krueng Baro dan Krueng Tiro Terus Didorong
Pemkab Pidie juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah pusat melalui balai dalam penanganan sejumlah titik terdampak bencana, khususnya di kawasan Krueng Baro dan Krueng Tiro.
Di Krueng Baro, dari total 21 titik terdampak, sebanyak 9 titik telah tertangani. Sementara di Krueng Tiro, dari 12 titik terdampak, 9 titik telah mendapatkan penanganan.
Pemkab Pidie berharap proses penanganan tersebut dapat terus dilanjutkan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko serta dampak banjir yang selama ini berulang setiap tahun.
Sektor Pertanian Jadi Perhatian
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi salah satu fokus dalam program PRR. Kerusakan ringan dan sedang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026, termasuk melalui dukungan penyediaan benih padi bagi petani terdampak.
Namun, apabila kondisi lahan belum memungkinkan untuk kembali ditanami padi, pemerintah membuka peluang penggunaan tanaman alternatif seperti jagung dan kacang-kacangan agar lahan tetap produktif dan roda perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan.
Pemerintah Kabupaten Pidie menegaskan komitmennya untuk mempercepat seluruh program PRR secara cepat, tepat sasaran dan maksimal.
Percepatan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga mampu memulihkan aktivitas ekonomi, meningkatkan ketahanan masyarakat, serta mengurangi risiko bencana di wilayah Pidie pada masa mendatang.
