BINTAN – Menghadapi ancaman puncak musim hujan dan dampak perubahan iklim yang berpotensi memicu berbagai bencana alam, kesiapsiagaan seluruh instansi terkait di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi perhatian serius. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan bencana tidak dilakukan secara mendadak ketika keadaan darurat sudah terjadi.
Komitmen tersebut ditunjukkan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Bintan, Kolonel Laut (P) Wityuda Timortimur Suratmono, MPM., yang mewakili Dankodaeral IV Batam dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan dan Dampak Perubahan Iklim Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (3/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, S.K.M., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Kepri. Turut hadir unsur TNI-Polri, BPBD, BMKG, Basarnas, instansi pemerintah, BUMN, akademisi, serta berbagai elemen terkait.
Dalam sambutannya, Sekda Kepri menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, banjir rob, hingga potensi terganggunya aktivitas transportasi laut.
Ancaman tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Kepri memiliki tantangan geografis tersendiri, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem yang dapat menghambat mobilitas masyarakat, aktivitas pelayaran, distribusi kebutuhan pokok, serta keselamatan warga di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.
TNI AL Siap Dukung Penanggulangan Bencana, Kehadiran Danlanal Bintan dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Bintan, untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Peran TNI AL dinilai strategis, terutama dalam mendukung pengamanan wilayah perairan, membantu mobilisasi dan evakuasi masyarakat, serta memperkuat respons terhadap kondisi darurat di kawasan maritim sesuai tugas dan kewenangannya.
Dalam situasi bencana, kecepatan informasi, kesiapan personel, ketersediaan sarana prasarana, serta ketepatan koordinasi menjadi faktor penentu. Keterlambatan penanganan dapat memperbesar risiko dan mengancam keselamatan masyarakat.
Jangan Tunggu Bencana Baru Bergerak
Rapat koordinasi ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian paparan dan penyusunan rencana semata. Setiap instansi harus memiliki langkah konkret, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme komunikasi dan respons cepat apabila terjadi bencana.
Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, BPBD, BUMN, akademisi, dan masyarakat harus diwujudkan melalui kesiapan nyata di lapangan.
Dengan koordinasi yang kuat dan langkah antisipasi sejak dini, penanganan bencana di wilayah Kepulauan Riau diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, terpadu, dan efektif.
Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sebab, kesiapsiagaan bukan diukur dari seberapa banyak rapat yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa siap seluruh unsur bertindak ketika bencana benar-benar terjadi.
(Ag)
