SIGLI – Polres Pidie memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong penanganan pengangguran dan membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Namun, upaya tersebut tidak cukup berhenti pada koordinasi dan pertemuan antar lembaga. Masyarakat membutuhkan langkah nyata berupa akses pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K. bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Turut hadir Kepala Disnakertrans Kabupaten Pidie Miswar, S.E., Kepala Dinas Sosial Irwansyah Putra, S.Sos., Kepala Disperindagkop dan UMKM Cut Afrianidar, Kepala BPS Kabupaten Pidie Fakhriadi, Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Muhammad Rizal, serta Kasat Binmas Polres Pidie AKP Junaidi Sulaiman, S.H., M.H., bersama jajaran terkait lainnya.

Kolaborasi Harus Berujung pada Kesempatan Kerja, Sinergi lintas sektor ini menjadi penting karena persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta membuka akses permodalan dan pemasaran bagi masyarakat yang ingin membangun usaha mandiri.

Polres Pidie berupaya mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan instansi yang memiliki program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi.

Disnakertrans Kabupaten Pidie diharapkan memperkuat penyebaran informasi lowongan kerja, memfasilitasi penempatan tenaga kerja, serta memastikan pelatihan melalui UPTD BLK sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Sementara itu, Dinas Sosial berperan dalam pendataan dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dukungan, khususnya kelompok rentan yang memerlukan akses terhadap program peningkatan kesejahteraan.

Disperindagkop dan UMKM diharapkan tidak hanya memberikan pembinaan, tetapi juga mendorong pelaku usaha kecil agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Di sisi lain, BPS Kabupaten Pidie memiliki peran penting dalam menyediakan data ketenagakerjaan yang akurat sebagai dasar penyusunan program agar bantuan, pelatihan, dan kesempatan kerja dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Jangan Berhenti pada Pendataan dan Seremonial, Persoalan pengangguran membutuhkan penanganan yang terukur. Karena itu, keberhasilan POLIRAN semestinya tidak hanya dilihat dari jumlah pertemuan atau banyaknya instansi yang terlibat, tetapi juga dari hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berapa banyak pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan? Berapa orang yang mengikuti pelatihan hingga memiliki keterampilan siap kerja? Berapa pelaku UMKM yang berhasil mengembangkan usahanya setelah mendapatkan pendampingan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat dan dapat dievaluasi secara terbuka.

Pendataan pencari kerja juga perlu dilakukan secara tepat, disertai pemetaan keterampilan, kebutuhan industri, dan potensi ekonomi di setiap wilayah. Dengan demikian program yang dilaksanakan tidak sekadar menawarkan pelatihan tetapi mampu menghubungkan peserta dengan peluang kerja yang realistis.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K.,, mengambil peran dalam membangun kemitraan dengan instansi terkait, mengidentifikasi persoalan masyarakat serta membantu menyampaikan informasi mengenai peluang kerja, pelatihan keterampilan, dan kesempatan mengembangkan usaha.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa peran kepolisian dapat menjangkau aspek sosial kemasyarakatan, tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Persoalan ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian bersama. Masyarakat yang memiliki akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan produktif diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan keluarga serta meningkatkan taraf hidupnya.

Meski demikian, keberlanjutan program tetap menjadi faktor penentu. Koordinasi perlu ditindaklanjuti dengan pembagian tugas yang jelas, program kerja terukur, pendampingan peserta, serta evaluasi berkala terhadap hasil yang dicapai.

Kolaborasi antara Polres Pidie, pemerintah daerah, lembaga pelatihan dan sektor usaha, POLIRAN diharapkan berkembang menjadi jembatan nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan maupun membangun usaha mandiri.

Keberhasilan program bukan sekadar terletak pada kuatnya sinergi di atas meja rapat melainkan pada terbukanya peluang kerja, tumbuhnya usaha produktif dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie. Dampak tersebut diharapkan turut memperkuat stabilitas sosial serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.