PIDIE – Ratusan mahasiswa menduduki Ruang Rapat Paripurna DPRK Pidie, sebagai bentuk protes keras atas insiden penembakan yang terjadi saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie pada 4 November lalu. Jumat (6/11/2026).
Aksi tersebut yang berlangsung sejak pagi hingga Malam sempat memanas. Massa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat berusaha menerobos barikade pengamanan di halaman gedung DPRK. Kapolres Pidie, AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., turun langsung mengendalikan situasi.
“Kami datang untuk menuntut keadilan bagi saudara kami yang meninggal dunia akibat tertembak. Jangan biarkan kasus ini menguap tanpa kepastian hukum!” teriak salah seorang orator.
Setelah melalui ketegangan, Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, Wakil Ketua I T. Zulkarnaini, bersama 12 anggota dewan lainnya akhirnya menemui mahasiswa.
Sementara itu, ketidakhadiran 26 anggota DPRK lainnya turut menjadi sorotan massa.
Di hadapan pimpinan dewan, mahasiswa menyerahkan petisi berisi empat tuntutan utama:
Mendesak PTDH dan proses hukum terhadap oknum pelaku penembakan yang terbukti bersalah.
Menolak rencana penambahan batalyon militer baru di Aceh.
Mendesak Komnas HAM mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Tiro.
Menuntut perlindungan, keadilan, dan pemulihan hak-hak keluarga korban.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pencopotan Dandim 0102/Pidie sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap jajaran komando terkait.
Bahkan, massa menggiring pimpinan DPRK ke Ruang Rapat Paripurna dan melanjutkan orasi dari kursi parlemen. Mereka menegaskan, tragedi penembakan di Tiro tidak boleh berakhir sebatas janji dan pernyataan tanpa tindakan nyata.
Mahasiswa menuntut keadilan, bukan sekadar janji. Mereka mendesak kasus Maulid Berdarah Tiro diusut sampai tuntas, seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum, dan hak-hak korban dipenuhi.
Mereka menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum.
