JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, mudah diakses dan bermartabat. Hingga 14 Agustus 2026, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 153 kabupaten/kota di 38 provinsi, dengan lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar.
Angka tersebut menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk menerapkan sistem digital secara nasional hingga menjangkau sekitar 49 juta keluarga. Prabowo menyampaikan hal itu dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menilai sistem lama membuat masyarakat miskin harus menanggung beban tambahan hanya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka. Mulai dari biaya perjalanan, pengurusan dokumen, fotokopi hingga kehilangan waktu kerja. Total biaya yang dikeluarkan masyarakat sebelumnya disebut bisa mencapai sekitar Rp150 ribu.
Kini, pemerintah mengklaim proses pendaftaran dapat dilakukan secara gratis, sementara pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 75–200 hari dapat diproses dalam hitungan menit hingga jam.
“Masyarakat tidak boleh dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka,” tegas Prabowo.
Presiden juga meminta digitalisasi tidak berhenti pada PKH. Sistem serupa akan terus diperluas ke berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah dan subsidi. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat transparansi sekaligus mencegah kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Dalam pidatonya, Prabowo turut memperkenalkan penerima manfaat bansos, di antaranya Susana dari Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 per kilogram. Ada pula Margaret Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang menjalani kehidupan dalam keterbatasan ekonomi sambil merawat tantenya yang telah berusia 80 tahun.
Prabowo menegaskan bansos bukan untuk menggantikan semangat dan kerja keras masyarakat. Negara, menurutnya, harus hadir agar keterbatasan ekonomi tidak membuat kerja keras rakyat menjadi sia-sia.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan merupakan proses berkelanjutan yang dibangun dari pemerintahan ke pemerintahan. Prabowo menyatakan pemerintahannya akan melanjutkan, memperbaiki dan memperluas berbagai program yang telah dirintis para presiden sebelumnya.
Dengan digitalisasi bansos, pemerintah ingin memotong birokrasi, menghapus biaya pendaftaran, mempercepat verifikasi, sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
(Ag)
